πŸ”΄ Live Sports News
July 16, 2026
Login
Soccer

Partai-partai kiri meningkatkan penolakan terhadap usulan proyek pusat data di Vizag | beritakitanih

πŸ‘€ sheikrinku πŸ“… July 16, 2026 ⏱ 2 min read πŸ‘ 0
Partai-partai kiri meningkatkan penolakan terhadap usulan proyek pusat data di Vizag
 | beritakitanih

Partai-partai kiri meningkatkan penolakan terhadap usulan proyek pusat data di Vizag

Aktivis CPI melakukan protes di Pedagadili Junction di Arilova, dengan dua pemimpin partai dipenggal kepalanya, menuntut pembatalan persetujuan yang diberikan untuk proyek pusat data yang diusulkan di Visakhapatnam pada hari Kamis. | Kredit Foto: V. RAJU CPI dan CPI(M) pada hari Kamis meningkatkan penolakan mereka terhadap usulan proyek pusat data di dan sekitar Visakhapatnam, dengan tuduhan bahwa proyek tersebut akan berdampak buruk terhadap lingkungan, sumber air minum dan kesehatan masyarakat. CPI melancarkan protes di Persimpangan Pedagadili di Arilova, di mana dua pemimpin partai mencukur kepala mereka dan para aktivis membentuk rantai manusia, menuntut pemerintah Negara Bagian mencabut persetujuan dan jatah tanah yang diberikan untuk proyek-proyek yang diusulkan. Dalam pertemuan tersebut, anggota Sekretariat Negara CPI JV Satyanarayana Murthy menuduh bahwa pusat data Mudasarlova yang diusulkan, dengan kebutuhan listrik sekitar 512 MW, dan proyek-proyek yang direncanakan di Tarluvada dan Rambilli akan memberikan tekanan yang sangat besar pada sumber daya air dan listrik selain menyebabkan panas, kebisingan dan polusi di daerah pemukiman terdekat. Secara terpisah, CPI(M) mengadakan demonstrasi sepeda motor yang diikuti dengan pertemuan publik di TIC Point di Arilova. Anggota komite pusat CPI(M) K. Lokanadham dan sekretaris distrik M. Jaggu Naidu menuduh bahwa menempatkan pusat data dekat dengan kawasan pemukiman dan waduk Mudasarlova akan berdampak buruk terhadap ekosistem lokal dan pasokan air minum. Para pemimpin CPI(M) mempertanyakan alokasi lahan untuk proyek tersebut, dan menuduh bahwa penduduk di daerah sekitar belum menerima pattas lokasi rumah. Mereka juga membantah klaim pemerintah mengenai penciptaan lapangan kerja dan mendesak agar proyek-proyek tersebut dialihkan ke kawasan non-perumahan. Kedua belah pihak menuntut agar pemerintah negara bagian mempertimbangkan kembali proyek-proyek yang diusulkan dan menyerukan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam agitasi tersebut. Diterbitkan – 17 Juli 2026 01:16 IST


Diterbitkan : 2026-07-16 19:46:00

sumber : www.thehindu.com

Share This Article